GNPK-RI Layangkan Surat Klarifikasi Konsinyasi ke PN Batang

Batang Lembaga Anti Rasuah GNPK-RI Layangkan Surat Klarifikasi Konsinyasi ke PN  Batang Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) layangkan surat Klarifikasi Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Batang Pada Hari Rabu 2 November 2022 sekitar pukul 11:30 WIB 

Adapun isi surat tertanggal 31 Oktober 2022, Nomor: 139/Klarifikasi/GNPK-RI Pusat/X/2022 tersebut masalah tuntutan ganti rugi 45 warga pemilik tanah seluas sekitar 12 Hektare yang dipakai oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 X 1.000 MW di Batanng dari tahun 2012 sampai tahun 2022.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Turun Ke Lapangan Terkait Sengketa Tanah di Surakarta

Ketua Umum Piminan Pusat GNPK-RI H.Basri Budi Utomo. AS. S.IP., SE., SH mengatakan, surat klarifikasi konsiyasi dilayangkan agar informasi pasti untuk 45 warga dari 3 desa.

"Kita lakukan untuk memastikan apakah benar 45 warga 3 Desa tersebut tanahnya dikonsinyasi oleh Pengadilan Negeri Batang atas permintaan PT. PLN (Persero), " katanya, Selasa (01/11/2022)

Baca juga: Ahli dari Universitas Lampung Ungkap Dugaan Mafia Tanah di Lahan 4.650 Hektare Milik PTPN I Regional 7

Ia juga menjelaskan bahwa apabila benar tanah masyarakat yang dipakai oleh PT.BPI semenjak tahun 2014 ini telah dikonsinyasi dan dimana uang ganti rugi tanah 45 warga tersebut dititipkan.

"Kita dipertanyakan oleh 45 warga dari 3 desa tersebut adalah dimana uang mereka dititipkan selama ini, kalau memang sudah dikonsinyasi oleh PT. PLN (Persero), " jelasnya.

Baca juga: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan Negeri Batang Dengan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara

"Kita berharap surat klarifikasi konsinyasi dapat jawaban pasti dari pihak terkait, " tutupnya.

AdamBatang

Baca juga: Kemenkumham Jateng Beserta MPD Notaris Banyumas dan Purbalingga Lakukan Audit PMPJ dan TKM